higgs domino diblokir

higgs domino diblokir,pertandingan tim nasional sepak bola tajikistan,higgs domino diblokirJakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah tengah memutar otak untuk menurunkan harga tiket pesawat. Isu ini mencuat berawal dari keluhan masyarakat ihwal mahalnya ongkos angkutan udara.

Pasalnya, harga tiket pesawat yang dijual sejumlah maskapai hampir tak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Maklum, harga tiket pesawat terbang selama beberapa waktu terakhir..

Contoh paling sederhana, harga tiket pesawat rute Jakarta-Surabaya di akhir pekan berkisar Rp949 ribu-Rp1,55 juta. Sementara harga tiket rute Jakarta-Denpasar, juga di akhir pekan, berkisar antara Rp873 ribu-Rp1,87 juta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," ujar dia dalam unggahan di Instagram resmi pada Kamis (11/7) silam.

Karenanya, Luhut menilai pemerintah harus mencari cara untuk menurunkan harga tiket pesawat dengan cara mengevaluasi komponen pembentuk harga.

Komponen pembentuk harga yang akan dievaluasi paling awal adalah Cost Per Block Hour (CBH) karena porsinya paling besar dalam membentuk tarif. Ia menilai perlu diidentifikasi kembali rincian pembentuknya.

"Kita juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan," kata Luhut.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan bea masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentu. Sebab, untuk kebutuhan penerbangan porsi perawatannya mencapai 16 persen.

Luhut juga akan mengevaluasi mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute yang berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

"Mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, yang akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan," imbuhnya.

Evaluasi juga dilakukan pada kontribusi pendapatan kargo terhadap pemasukan perusahaan. Hal ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan harga Tarif Batas Atas.

Di samping itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkap pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat sebagai upaya menciptakan harga tiket yang lebih efisien di Indonesia.

"Itu sudah diadakan rapat koordinasinya, dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat," ujar Sandiaga usai acara Road to: Run For Independence Day 2024 di Kawasan GBK, Jakarta, Minggu, dikutip dari Antara.

Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Sandi juga menuturkan bahan bakar avtur bukan satu-satunya penyebab mahalnya harga tiket pesawat di dalam negeri. Namun, terdapat aspek lain seperti beban pajak hingga beban biaya operasional.

"Jadi, itu semua akan dikaji dan akan dipastikan bahwa industri penerbangan kita efisien, seperti industri penerbangan di luar negeri," ujar dia.

Terbaru, Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan stakeholder terkait melakukan kajian soal harga tiket pesawat. Hasilnya, ada empat rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah agar tiket pesawat lebih murah dari saat ini.

Adapun harga tiket yang dibayarkan masyarakat terdiri dari komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan (surcharge).

"Hasil dari kajian dan diskusi mendalam dengan para pemangku kepentingan, terdapat rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang harus diambil untuk menurunkan harga tiket pesawat. Kebijakan ini harus diambil secara lintas sektoral, tidak hanya oleh Kementerian Perhubungan sendiri," ujar Kepala BKT Robby Kurniawan melalui keterangan, Senin (5/8).

Rekomendasi jangka pendek lebih banyak terkait dengan komponen yang dapat dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan jangka menengah hingga panjang adalah dengan melakukan peninjauan kembali terhadap Tarif Batas Bawah (TBB) dan Tarif Batas Atas (TBA).

Empat rekomendasi jangka pendek dari hasil kajian yang dilakukan termasuk:

Pertama,memberi insentif fiskal terhadap biaya avtur, suku cadang pesawat udara, serta subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), ground handling throughput fee, subsidi/insentif terhadap biaya operasi langsung, seperti pajak biaya bahan bakar minyak dan pajak biaya suku cadang dalam rangka biaya overhaul atau pemeliharaan.

Kedua,penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara sehingga tercipta equal treatment (kesetaraan perlakuan) dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2012.

Usulan ini pun telah disetujui oleh Sandiaga. Menurutnya, salah satu penyumbang harga tiket pesawat yang mahal adalah pungutan pajaknya.

Ketiga,menghilangkan konstanta dalam formula perhitungan avtur. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Keempat,melaksanakan usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengajukan sistem multi provider(tidak monopoli) untuk supply avtur. Terkait dengan hal ini Kemenhub telah menulis surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berisi saran dan pertimbangan tentang multi provider BBM penerbangan.

Sementara itu, untuk jangka menengah hingga jangka panjang dapat dilakukan dengan meninjau kembali formulasi TBA yang berlaku saat ini. Hal ini karena adanya perubahan kondisi pasar yang perlu diakomodir dengan baik, khususnya komponen biaya operasi langsung maupun tidak langsung, yang berdampak pada keselamatan penerbangan dan keberlanjutan layanan transportasi udara.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Lantas, apa sebenarnya yang membuat harga tiket pesawat jadi termahal kedua di dunia?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat empat faktor yang disampaikan pemerintah memang menjadi beberapa penyebab tingginya harga tiket pesawat di Indonesia.

Namun, menurutnya, masih ada beberapa penyebab lain yang tak kalah penting. Contohnya, oligopoli di transportasi udara untuk pasar domestik.

"Faktanya memang rute penerbangan domestik hanya dikuasai oleh dua perusahaan besar, yang menjelma menjadi beberapa airlines," tutur Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/8).

"Kondisi oligopoli ini cenderung menyebabkan perlombaan ke atas (race to top) soal harga, bukan malah berlomba ke bawah (race to the bottom), karena pasar hanya dikuasai oleh dua pemain besar," jelas dia lebih lanjut.

Di samping itu, tambahnya, pelemahan mata uang rupiah juga yang cukup tajam juga menjadi salah satu biang kerok melambungnya harga tiket pesawat belakangan ini.

Ronny menuturkan pelemahan mata uang rupiah menekan bisnis penerbangan. Sebab, perusahaan harus membayar lessor, bunga utang dan utang, dan berbagai biaya lainnya dengan dolar AS. Sedangkan perusahaan menjual tiket rata-rata dalam bentuk rupiah.

Sehingga, pelemahan rupiah atau penguatan dolar AS sangat membebani margin keuntungan perusahaan. Pasalnya, rupiah yang dikumpulkan pada akhirnya harus dikonversikan ke dalam dolar AS.

Ronny juga menduga masalah kepentingan aktor politik di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerbangan dan perusahaan swasta juga bisa jadi salah satu penyebab tiket pesawat mahal.

"Konstelasi oligopoli di sektor penerbangan tentu tidak terjadi begitu saja. Ada kekuatan ekonomi politik yang membiarkan situasi seperti itu," tegas dia.

Ronny pun berpendapat opsi menghilangkan dan memangkas pajak tiket pesawat tentu menghadirkan risiko bagi pemerintah. Menurutnya, penghapusan pajak tiket pesawat memiliki risiko fiskal terhadap pendapatan negara.

"Negera akan kehilangan pemasukan dari pajak tiket tentunya. Sehingga opsi tersebut sangat tergantung kepada political will dari pemerintah yang belakangan sedang pusing juga menghadapi potensi pengurangan penerimaan negara," ucap Ronny.

Terkait harga avtur yang tinggi, Ronny menilai hal tersebut sudah ada hitungannya tersendiri. Menurutnya, harga minyak dunia yang masih tinggi dan dolar AS yang terus menguat akan membuat pemerintah berpikir panjang untuk menurunkannya.

"Jika dipaksa turun, maka avtur ujungnya harus disubsidi. Otomatis, mau tak mau, pemerintah akan semakin tertekan secara fiskal," jelasnya.

Evaluasi Tarif Batas

Sementara itu, pengamat penerbangan Gatot Raharjo membenarkan rekomendasi yang diusulkan oleh Kemenhub untuk menurunkan harga tiket pesawat. Namun, ia menilai masih ada hal yang perlu dilakukan di ranah Kemenhub sendiri, bukan di K/L lain.

Menurutnya, seharusnya yang bisa dilakukan Kemenhub dalam jangka pendek adalah mengevaluasi TBA-TBB, baik besarannya maupun formulasi dan pengenaannya, yaitu bukan berdasarkan jarak saja, namunblock on-block off.

[Gambas:Photo CNN]

"Dan harusnya dibedakan antara tarif untuk maskapai full service, menengah dan no frills/LCC. Jadi harusnya jangka pendek, bukan jangka menengah," jelas dia.

Hal lain yang perlu dilakukan Kemenhub menurutnya adalah mengevaluasi iklim bisnis dengan memeriksa pasar monopolistik yang ada saat ini, yakni terkait kepemilikan maskapai dan pengaturan slot penerbangan.

Gatot berpendapat menangani pasar yang monopoli ini sangat penting. Sebab, jika semua dibenahi tapi pasarnya masih monopolistik, kemungkinan maskapai masih akan menerapkan harga tinggi karena tidak ada pesaing.

"Dan kalau pasarnya monopolistik, investor juga tidak mau masuk. Jadi semua yang dilakukan kementerian lain bisa jadi tidak berguna," ungkapnya.

Terkait avtur, Gatot menilai sudah seharusnya ada provider lain selain Pertamina. Namun, katanya, mekanismenya juga harus diperbaiki sehingga terjadi persaingan yang sehat.

[Gambas:Video CNN]