nagawon slot

nagawon slot,mancing belut malam hari,nagawon slotJakarta, CNN Indonesia--

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berharap tak ada lagi kegaduhan akibat penggunaan kembali Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2024.

"Kalau Sirekap dianggap banyak dinamika, ya tolong jangan terjadi lagi di era pilkada," kata RK di Pancoran, Jakarta, Kamis (26/9).

RK enggan bicara teknis. Namun ia meyakini KPU telah melakukan evaluasi setelah penggunaan Sirekap di Pemilu 2024 lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia optimistis KPU telah memikirkan cara untuk melakukan evaluasi, sehingga kegaduhan yang sempat terjadi di pemilu lalu takkan terulang lagi.

"Kita ingin kan jujur dan adil, kita ingin menang juga bermartabat, tanpa menang nanti disalah sangka kan, saya juga enggak mau," ucap pria yang diusung KIM Plus di Jakarta itu.

Lihat Juga : Jika Kotak Kosong Menang, Pilkada Ulang Digelar September 2025

Sebelumnya, Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui rancangan Peraturan KPU yang turut mengatur pemakaian Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Pilkada serentak 2024 seperti halnya pada Pemilu Legislatif atau Pileg dan Pilpres 2024 lalu.

"Menyetujui rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam RDP di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).

RDP juga menyetujui PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pilkada; Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Suara Lainnya; Perbawaslu tentang Pengawasan Kampanye Pilkada; serta Perbawaslu tentang Pengawasan Dana Kampanye.

"Dengan catatan agar KPU RI dan Bawaslu RI memerhatikan saran dan masukan dari anggota Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan DKPP RI," kata Doli mengingatkan.

Lihat Juga : Pimpinan MPR Dorong Soeharto dan Gus Dur Diberi Gelar Pahlawan

Pada RDP tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik mengatakan Sirekap akan digunakan kembali di Pilkada 2024. Ia juga menegaskan bahwa KPU bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang sangat signifikan dari sisi sistem komputasi.

"Berkenaan dengan kapasitas traffic Sirekap, insyaallahbandwidth-nya lebih besar, sehingga traffic-nya lebih baik. Terus juga kemampuan pembacaan Sirekap kami tingkatkan, sehingga tingkat akurasi-nya menjadi lebih baik," ujarnya.

Selain itu, Idham menyebut simulasi pemakaian Sirekap telah dilakukan di dua tempat yakni Kota Depok, Jawa Barat, dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan itu, Idham mengatakan KPU meyakini kasus Sirekap pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali di Pilkada 2024.

Pun demikian disampaikan Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin.  Afif mengemukakan KPU memperhatikan catatan tak akan membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Ia pun mengatakan akan ada perbaikan sesuai kebutuhan.

Ia menjelaskan perbaikan Sirekap untuk digunakan pada pilkada sudah sesuai dengan hasil evaluasi penggunaan pada Pemilu 2024. Perbaikan Sirekap akan melalui sesi konsultasi dan pembahasan bersama Komisi II DPR RI.

"Semangat kami sebenarnya tetap menggunakan dengan beberapa perbaikan dan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Catatannya tidak mengganggu atau tidak membuat kebisingan di tengah masyarakat," katanya.

Lihat Juga : DPR dan Pemerintah Sepakat KPU Pakai Sirekap Lagi untuk Pilkada 2024