slot bintang bandar

slot bintang bandar,situs shiowla,slot bintang bandarJakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui pernah melanggar undang-undang saat menjalankan tugasnya sebagai pembantu Jokowi.

Pelanggaran itu ia lakukan terhadap Undang-Undang Nomor (UU) 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pelanggaran ia lakukan dengan tidak menerapkan kenaikan jalan tol sebagaimana diatur dalam uu tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan pelanggaran terjadi saat pandemi covid menginfeksi perekonomian beberapa waktu lalu. Ia mengatakan berdasarkan ketentuan UU Jalan, Kementerian PUPR harusnya melakukan penyesuaian tarif tol setiap 2 tahun sekali.

Namun, aturan itu ia tidak patuhi.

"Kalau 4 tahun terakhir ada pandemi kan? Kalau pandemi, ya saya bertanggung jawab untuk melanggar Undang-undang (menunda kenaikan). Menurut saya ya kalau itu dianggap melanggar Undang-undang," kata Basuki, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat(4/10) seperti dikutip dari detik.com.

Basuki menekankan terkait pelanggaran itu dirinya siap bertanggung jawab.

Ia berdalih keputusan itu nekat dilakukannya demi meringankan beban masyarakat saat itu. Menurutnya kurang pas jika di tengah kondisi tersebut tarif tol justru malah naik.

"Kalau orang semua dapat BLT, listrik nggak naik, semua dapat subsidi, gaji kurang Rp 5 juta kasih subsidi, masa tol dinaikkan?," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, menurutnya di pemerintahan berikutnya seharusnya sudah tidak ada keterlambatan lagi untuk kenaikan tarif tol ini. Namun memang hal ini juga tetap akan bergantung pada situasi masyarakat dan perekonomian nasional.

"Harusnya, ya. Tergantung situasi. Itu pun keterlambatan (kenaikan tarif) itu bukan karena semata-mata kesalahan dari pemerintah. Ada juga yang karena SPM-nya nggak terpenuhi," terang Basuki.

"Jadi dia memenuhi SPM dulu, dimonitor, setelah Bina Marga centang-centang oke, baru naik. Jadi tidak semata-mata kesalahan dari regulator, tapi juga bisa pemenuhan SPM yang terlambat dipenuhi," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]