erek2 kelabang
-
2024-10-09 06:29:53 Source:erek2 kelabang
Browse(66813)
erek2 kelabang,erek erek hidung 2d,erek2 kelabang DEPUTI Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang juga dari Aliansi Masyarakat Sipil, Fajri Nursyamsi, mengatakan praktik penggodokan yang mengabaikan partisipasi publik sudah jadi kebiasaan dalam legislasi di 10 tahun terakhir. Konsep partisipasi disebut hanya menjadi prinsip pelengkap saja, bukan yang utama. Proses legislasi menggambarkan keterputusan antara wakil rakyat dengan konstituennya. "Pembentukan UU berhenti di ruang tertutup, partisipasi hanya dimaknai mobilisasi, asal ada, sebatas ceklis formalitas," ujarnya, Kamis (19/9). Baca juga : Baleg DPR Bantah Ada Jalur Khusus dalam Pembahasan RUU Aspirasi publik yang diabaikan tersebut sesungguhnya secara terang-terangan melanggar amanat konstitusi. Publik dinilai bukan bagian penting dalam pembentukan UU dibandingkan dengan transaksi kepentingan politik. "Jalur aspirasi terputus, sampai publik harus demo besar-besaran untuk menolak suatu RUU. Bahkan setelah didemo pun masih ada RUU-nya yang disahkan, RUU revisi UU KPK, RUU Revisi UU MK, RUU Ciptaker dan RKUHP contohnya," ungkapnya. Dalam kasus RUU Wantimpres kebiasaan berlanjut. Diperparah dengan RUU ini ditempatkan sebagai isu elitis, jadi semakin berjarak dengan publik. (Sru/M-4)
Previous article:no togel 61
Next article:beton888 daftar
Related reading
- ● lama waktu pertandingan sepak bola adalah
- ● cek kode stone island
- ● mabar 89
- ● dana diamond
- ● pamankoi
- ● wahana99 login
- ● link alternatif hoktoto
- ● mpo76 rtp
- ● jumlah trofi ucl real madrid
- ● no togel cumi cumi
- ● domino speeder terbaru tanpa password
- ● togelon.com
- ● jalasutra prediksi
- ● apakah bedak collagen sudah bpom
- ● joki slot138 login