data sgp 2004

data sgp 2004,erek erek ular 2d,data sgp 2004Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala BappenasSuharso Monoarfa melaporkan anggaran kementeriannya terkena pemblokiran senilai Rp329,65 miliar dari total anggaran yang disediakan untuk 2024 sebesar Rp2,16 triliun.

Sementara, realisasi anggarannya telah mencapai Rp1,05 triliun per 12 Juni 2024 atau setara 48,6 persen dari total anggaran 2024.

"Anggaran 2024 itu adalah Rp2,1 triliun. Realisasinya sudah 48,6 persen. Dan di luar 48,6 persen ada 16,7 persen yang diblokir," kata Suharso dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, ada juga anggaran yang masih diblokir senilai Rp210 miliar untuk peningkatan ekosistem kedirgantaraan melalui pengembangan pesawat N219 Amphibi. Anggaran ini akan dikembalikan kepada Kemenkeu untuk dilaksanakan oleh kementerian teknis sebesar Rp53,2 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Suharso juga meminta dukungan kepada Komisi XI DPR RI untuk menambah anggaran 2025 sebesar Rp804,47 miliar dari pagu indikatif yang dipatok dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebesar Rp1,97 triliun.

Suharso menyampaikan penambahan anggaran itu mayoritas untuk membiayai gaji dan operasional pegawai baru di Kementerian PPN/Bappenas sebanyak 1.997 orang dengan nilai usulan tambahan sebesar Rp597,52 miliar. Pegawai baru itu merupakan hasil rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada 2024.

"Kami mengajukan permohonan usulan tambahan ini terutama karena gaji pegawai... Kami lebih gaji pegawai karena gaji pegawai kami untuk tahun 2024 akan ada 1.997 orang tambahan," ujar dia.

Selain tambahan anggaran untuk biaya gaji dan operasional pegawai baru tersebut, ada juga usulan tambahan untuk pelaksanaan kegiatan kajian strategis dalam penguatan agenda pembangunan dan menjaga keselarasan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD senilai Rp104,35 miliar.

Kemudian, ada juga tambahan anggaran untuk kegiatan manajemen risiko pembangunan nasional, yang ditujukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas tata kelola dan efektivitas sistem pengendalian intern, serta peningkatan kapasitas SDM senilai Rp102,59 miliar.

Ajuan penambahan anggaran ini pun telah disetujui oleh Komisi XI DPR RI.

"Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,970 triliun dengan rincian per program dan fungsi sebagai berikut, sebagaimana di dalam tabel dianggap sudah dibacakan," ujar Ketua Komisi XI Kahar Muzakir.

[Gambas:Video CNN]