togel login

togel login,toto jitu cambodia,togel loginJakarta, CNN Indonesia--

Ketua LKKS PP Muhammadiyah Fajar Riza ul Haq mengungkapkan PP Muhammadiyah akan mengumpulkan seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia di Yogyakarta pada akhir Juli 2024 mendatang untuk membahas izin tambang ormas dari pemerintah.

Dia mengatakan pertemuan PP Muhammadiyah dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia itu akan dilakukan di DI Yogyakarta.

"PP Muhammadiyah akan kumpulkan pimpinan-pimpinan wilayah se-Indonesia akhir bulan ini di Yogya. Akan banyak isu yang dibahas termasuk soal tambang," kata Fajar dalam sebuah diskusi di Kantor Ma'arif Institute, Tebet, Jakarta, Kamis (18/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan dalam forum tersebut PP Muhammadiyah akan mendengarkan pandangan dari para pengurus wilayah terkait pemberian izin tambang.

Bagi pihaknya, persoalan menerima dan menolak pemberian izin tambang itu merupakan pilihan kebijakan. Ia menekankan Muhammadiyah tetap mengedepankan orientasi untuk kesejahteraan masyarakat, bukan cuma golongan saja.

"Karena apa? Begitu keputusan diambil akan jadi keputusan organisasi yang harus dipatuhi semua anggotanya," kata dia.

Fajar mengakui dinamika diskusi di internal Muhammadiyah membahas soal tambang berlangsung cukup hangat. Namun perbedaan opini di internal Muhammadiyah itu tak sampai muncul ke permukaan secara terbuka.

Ia juga mengungkapkan masing-masing majelis di Muhammadyah telah diminta melakukan kajian dan rekomendasi untuk diberikan ke PP Muhammadiyah. Bahkan, ia mengatakan PP Muhamadiyah telan menggelar pleno yang mengundang pelbagai pihak yang mengetahui seluk beluk industri pertambangan.

"Masukan semacam ini jadi pengetahuan tambahan bagi Muhammadiyah ketika memutuskan sikap nanti," kata dia.

Lihat Juga : Muhammadiyah Gelar Rapat Pleno Dengar Masukan Pengelola Tambang

Oleh karena itu, Fajar mahfum bila proses pengambilan keputusan di Muhammadiyah cukup panjang, beda dengan PBNU yang mengambil keputusan dengan cukup cepat terkait menerima atau tidak izin tambang buat ormas yang diberikan pemerintah.

"Saya ibaratkan NU itu sistemnya presidensialisme. Kalau di Muhammadiyah parlementer. Karena kepemimpinan dipilih kolektif kolegial. Karena ketum enggak bisa memutuskan kewenangan mutlak mengenai satu hal," kata dia.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia. Ketentuan ini ditetapkan melalui PP No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 soal Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Beda dengan Muhammadiyah yang belum bersikap, PBNU menyatakan siap menerima IUP pengelolaan tambang. Mereka juga sudah mendirikan PT khusus yang diberi tugas untuk mengelolanya serta tenaga yang cukup untuk menjaga profesionalitas perusahaan.

Lihat Juga : PBNU ke 5 Kader Usai Jumpa Presiden Israel: Mundur Atau Diberhentikan