top up vip domino

top up vip domino,erek2 tokek,top up vip dominoJakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatanpada 26 Juli lalu.

Ketentuan teknis yang memuat 1.072 pasal itu mengatur sejumlah hal mulai dari penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, hingga pengamanan zat adiktif.

Lihat Juga : Batas Usia Larangan Merokok Naik dari 18 Tahun Menjadi 21 Tahun

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, masa jabatan Budi sebagai menteri tinggal tersisa beberapa bulan lagi karena Jokowi akan lengser pada 20 Oktober mendatang.

Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio mengatakan perlu ada Peraturan Menteri (Permen) yang diterbitkan oleh Budi.

Ia pun mempertanyakan apakah Budi sanggup menerbitkan dalam waktu cepat.

"Kan baru PP, untuk menjalankan harus ada Peraturan Menteri, nah sanggup enggak menteri mengeluarkan Peraturan Menteri-nya," kata Agus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (1/8) malam.

Lihat Juga : Jokowi Larang Rokok Dijual Eceran hingga Tak Boleh Promo di Medsos

Agus heran pengesahan RUU Kesehatan menjadi UU sudah disahkan pada tahun 2023. Namun, PP baru diterbitkan satu tahun setelahnya.

Tak hanya itu, pelantikan presiden terpilih yang dijadwalkan pada 20 Oktober nanti secara otomatis membuat Budi hanya memiliki waktu satu bulan untuk bisa mengeluarkan Permen.

"Biasanya kalau pelantikan Oktober, September itu menteri-menteri sudah tidak lagi mengambil kebijakan kan, nah ini baru PP, PP tidak bisa dijalankan kalau Peraturan Menteri-nya enggak ada," ucap Agus.

Agus menerangkan Peraturan Menteri menjadi penting lantaran menjadi sebuah petunjuk teknis (juknis) untuk melaksanakan sebuah aturan.

"Tanpa Peraturan Menteri, 90 persen enggak bisa dijalankan, mungkin ada yang bisa dijalankan, tapi kalau kayak peraturan-peraturan mesti ada Peraturan Menterinya sebagai juknis," ujarnya.

Lihat Juga : Jokowi Perbolehkan Wanita Hamil Aborsi di PP Kesehatan, Ada Syaratnya

Merujuk pada PP 28/2024, ada sejumlah aturan yang ketentuannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri.

Misalnya, pasal yang mengatur soal sufor. Dalam Pasal 41 PP 28/2024 disampaikan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan sufor bayi dan produk pengganti air susu ibu lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.

Serupa, aturan yang mengatur soal persyaratan aborsi yang tertuang dalam PP 28/2024 itu juga akan diatur lebih lanjut lewat Peraturan Menteri.

Agus menyebut umumnya dengan waktu yang terbilang singkat ini, Peraturan Menteri tidak akan mungkin bisa diterbitkan. Namun, ia menyebut tak ada yang tak mungkin di rezim pemerintahan Jokowi.

"Normallymenurut saya sebagai praktisi kebijakan publik, normallyenggak mungkin, tapi anda tahu Jokowi, kita tunggu saja," ucap dia.

"Kalau anda lihat rekam jejaknya Jokowi kan ngawur, jadi orang-orang seperti saya, orang-orang kebijakan, orang-orang hukum sudah enggak dianggap kan karena dia main tabrak peraturan, nah bisa saja," imbuhnya.

Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah juga mengatakan perlu ada Permen yang diterbitkan sebelum aturan itu bisa dilaksanakan.

Selain itu, Trubus juga menyebut harus ada proses sosialiasi kepada masyarakat sebelum aturan itu diterapkan.

"Enggak boleh aturan langsung diberlakukan, itu enggak boleh," ucap dia.

Trubus turut menyoroti keputusan Jokowi meneken PP 28/2024. Sebab, saat ini masa jabatan Jokowi sudah hampir berakhir dalam hitungan beberapa bulan lagi.

"Sebenarnya di masa lame duck, masa bebek lumpuh itu waktu yang tinggal beberapa bulan, enggak boleh mengeluarkan kebijakan strategis, itu enggak boleh, tapi pak Jokowi ini orangnya merasa negara ini punya dia sendiri," kata Trubus.

Lihat Juga : Organisasi Remaja Masjid Heran Masalah Usia Diperdebatkan

Lebih lanjut, Trubus pun meyakini nantinya akan ada pihak yang mengajukan gugatan terkait PP 28/2024. Sebab, kata dia, aturan itu merugikan banyak pihak.

"Saya yakin (aturan itu akan digugat), karena banyak merugikan publik, banyak merugikan masyarakat," ujarnya.