3d hk

3d hk,bgibola 1 live,3d hkJakarta, CNN Indonesia--

Badan Gizi Nasional mendapatkan anggaransebesar Rp71 triliun. Informasi itu terungkap dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN2025.

Anggaran lembaga yang baru dibentuk itu unggul dibandingkan beberapa kementerian/lembaga (K/L) lain.

Ada dua kementerian teknis yang sebenarnya penting, tapi pagu belanjanya kalah dari Badan Gizi. Mereka adalah Kemenkeu yang diberi Rp53,2 triliun atau turun dari Outlook 2024 sebesar Rp67,4 triliun dan Kementerian Perhubungan yang mendapat Rp24,8 triliun, anjlok Rp14,1 triliun dari Rp38,9 triliun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menyangkut seluruhnya. Termasuk (gaji pegawai), seluruhnya," kata Dadan saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8).

Lantas wajarkah lembaga baru seperti Badan Gizi mendapatkan anggaran jumbo. Bisakah mereka mengelolanya di usia yang masih 'bayi'?

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda skeptis Badan Gizi mampu mengelola anggaran tersebut. Ia menilai mengelola uang besar bagi sebuah organisasi baru cukup berisiko.

Menurutnya, waktu empat bulan hingga akhir 2024 sangat pendek. Ia skeptis Badan Gizi bisa mengelola anggaran itu dengan baik.

Pasalnya, dalam kurun waktu itu; Badan Gizi akan disibukkan dengan penataan organisasi. Tak hanya itu, Badan Gizi kalau pun jadi dilanjutkan, harus mempersiapkan teknis pelaksanaan program yang dimulai pada awal 2025.

Salah satunya, makan bergizi gratis yang mulai dilaksanakan pada awal 2025. 

Ia menegaskan adaptasi organisasi badan tersebut pasti akan memakan waktu lama. Dan kalau dugaan ini benar, Program Makan Bergizi Gratis dan anggaran triliunan rupiah yang ada di dalamnya bisa terbengkalai bahkan menguap tidak jelas.

"Anggaran Rp71 triliun merupakan anggaran yang besar dan Badan Gizi Nasional mempunyai tanggung jawab besar untuk melaksanakan program makan bergizi gratis," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.

Nah, agar masalah itu tak terjadi, ia menawarkan dua solusi. Pertama, mencabut Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan untuk langsung menjalankan program tersebut.

Kedua, Huda menyarankan Badan Gizi Nasional dibubarkan.

[Gambas:Video CNN]

"Badan ini juga (dibentuk) berdasarkan perpres yang artinya bisa dibubarkan sewaktu-waktu. Saya rasa jika tidak efektif lebih baik dibubarkan saja Badan Gizi Nasional. Makan bergizi gratis diserahkan ke Kementerian Sosial dan dijadikan program bantuan sosial (bansos)," tandasnya.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan anggaran Badan Gizi memang cukup besar dibandingkan badan baru lainnya yang dibentuk pemerintah 10 tahun terakhir. Misalnya Badan Ekonomi Kreatif yang dibentuk sekitar tahun 2014 lalu hanya memiliki anggaran Rp1,1 triliun.

Yusuf paham bahwa anggaran di suatu kementerian atau lembaga akan ditentukan dari seberapa besar tanggung jawab yang akan diemban oleh kementerian dan lembaga tersebut.

Yusuf mengatakan anggaran Badan Gizi memang juga akan dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat administratif seperti misalnya belanja pegawai dan belanja barang yang diperuntukkan untuk mendukung aktivitas dari pekerja.

Namun, besarnya anggaran tak terlepas kebutuhan untuk Makan Bergizi Gratis.

"Kalau kita melihat dari potensial target sasaran, dan juga menu yang diberikan memang pada akhirnya anggarannya harus besar karena cakupan yang akan diemban oleh program ini juga relatif luas," katanya.

Karena anggaran yang cukup besar, Yusuf mengatakan pemerintah terutama di masa transisi ini perlu menyusun rencana kerja Badan Gizi dengan matang. Hal yang tidak boleh luput dari rancangan kerja tersebut adalah anggaran Rp71 triliun juga sudah harus memasukkan anggaran yang diperuntukkan untuk evaluasi dan proses monitoring program Makan Bergizi Gratis.

Hal itu penting karena Makan Bergizi Gratis merupakan program baru sehingga perlu perhatian khusus.

"Jadi di tengah tingginya atau besarnya anggaran yang diberikan di badan ini, tidak boleh lewatkan perencanaan anggaran yang memang dikhususkan untuk proses monitoring dan evaluasi," katanya.