klasemen bundesliga 2 jerman

klasemen bundesliga 2 jerman,bang jeff chip,klasemen bundesliga 2 jermanJakarta, CNN Indonesia--

Menteri Luar NegeriRetno Marsudi mengklaim kasus perdagangan manusia semakin meluas di Asia Tenggara. 

Pernyataan itu Retno lontarkan menyusul puluhan warga negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) disekap di wilayah pemberontak Myanmar baru-baru ini.

Lihat Juga : Gempa M 6,3 Guncang Barat Jepang, Tidak Ada Ancaman Tsunami

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Retno berujar online scam sudah menjadi masalah regional dengan korban berasal dari berbagai negara. Untuk korban Indonesia sendiri, tercatat ada di Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos dan Filipina.

[Gambas:Video CNN]

"Oleh karena itu Indonesia, sebagai ketua ASEAN, berusaha untuk mengangkat isu ini di dalam KTT ke-42 ASEAN nanti," ucap Retno.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judha Nugraha menuturkan kasus online scam di Indonesia meningkat sejak 2021.

Salah satu peningkatan itu dapat dilihat dari lonjakan kasus online scam di Kamboja. Kasus di Kamboja, kata dia, melonjak hingga delapan kali lipat dalam kurun waktu tersebut.

"Di Kamboja sendiri, jumlah peningkatan kasusnya lebih dari delapan kali lipat. Di tahun 2021 kami menangani 119 kasus. Di tahun 2022 melonjak lebih dari 800 kasus," ujarnya.

Lihat Juga : Kisah Tragis Permaisuri Inggris Anne Boleyn yang Berakhir Dipenggal

Judha membeberkan modus online scam yang kerap dilakukan di antaranya yaitu menawarkan pekerjaan dengan gaji besar tanpa mensyaratkan kualifikasi khusus.

Tawaran pekerjaan itu pun disebarkan melalui media sosial. Umumnya pekerjaan yang ditawarkan yakni menjadi customer service (CS).

"Mayoritas ditawarkan bekerja sebagai customer service dengan gaji antara 1.000 sampai US$1.200. Namun tidak meminta kualifikasi khusus, artinya dengan gaji sampai US$1.200 sekitar Rp18 juta tidak ada persyaratan khusus yang diminta," tuturnya.

Bukan cuma itu, para korban online scam juga berangkat ke negara tujuan tanpa menggunakan visa kerja. Mereka menggunakan visa bebas kunjungan wisata yang bisa dipakai ke sesama negara Asia Tenggara.

"Baik mereka membiayai sendiri proses keberangkatannya atau ada yang sudah disiapkan tiketnya," kata Judha.

"Ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa hati-hati dengan modus-modus tawaran tersebut, utamanya ketika ditawarkan bekerja di wilayah Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Filipina."

Korban tidak kapok

Judha menyampaikan sejumlah korban online scam ini pun ada yang kembali terjaring di kasus serupa.

Seolah tak kapok, mereka kembali ke luar negeri untuk bekerja di bisnis yang sama usai dipulangkan oleh pemerintah Indonesia ke tanah air.

"Sebagai contoh, kami bersama KBRI Vientiane telah menangani 15 warga negara kita yang menjadi korban online scam di Laos. Lima belas [orang] sudah kita tangani dan kita pulangkan ke Indonesia, kemudian 11 diantaranya tercatat berangkat kembali ke luar negeri dan bekerja di jenis usaha yang sama," beber Judha.

Beberapa WNI di Myanmar juga ada yang kembali terjerat setelah diselamatkan organisasi internasional maupun kedutaan besar RI setempat.

"Kasus di Myanmar ada beberapa orang yang sudah bisa kita keluarkan melalui IOM, sudah ada di Bangkok namun dia ditawarkan lagi oleh temannya masuk ke Myanmar akhirnya masuk kembali," ucapnya.

Ia kemudian melanjutkan, "Ada yang sudah ada di Yangon, sudah diperingatkan oleh KBRI jangan berangkat namun kemudian dia berangkat. Sebulan kemudian dia lapor lagi ke perwakilan minta diselamatkan."

Judha pun menegaskan pemerintah perlu memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kasus serupa tak terulang kembali.

Lihat Juga : AS Bantah Dalangi Serangan Drone ke Kediaman Putin: Tuduhan Konyol

Sejauh ini, Kemlu sendiri sudah melakukan sederet upaya pencegahan, antara lain menyampaikan data-data paspor korban kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal itu dilakukan agar pihak imigrasi dapat melakukan pengawasan menyeluruh.

Kemlu juga mengumpulkan data-data akun media sosial yang menawarkan janji-janji pekerjaan dengan gaji tak realistis ke luar negeri. Data-data itu selanjutnya diberikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar akun yang bersangkutan bisa di-take down.

"Langkah sosialisasi juga kita lakukan bekerja sama dengan Kemenkopolhukam utamanya untuk memberikan awareness kepada masyarakat mengenai modus-modus TPPO ini sehingga mereka bisa melakukan langkah-langkah pencegahan sejak awal," ujar Judha.

"Dan ini bukan hanya kepada masyarakat umum namun juga kepada pemerintah daerah agar mereka juga aware bahwa ketika ada warganya yang berangkat ke luar negeri, lakukan langkah-langkah preventif antara lain dengan menanyakan mau pergi kemana, tujuannya apa, apakah melalui jalan yang benar atau tidak."