erek erek cumi cumi

erek erek cumi cumi,texas day result,erek erek cumi cumiJakarta, CNN Indonesia--

Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Hukum Partai Golkar Adies Kadir menjelaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partainya tidak menunjuk siapa yang harus menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum jika ada pengunduran diri.

Dia mengatakan semua wakil ketua umum, yang jumlahnya 11 orang, punya peluang yang sama.

"Di dalam peraturan organisasi nomor 8 tentang pergantian antar waktu. Kalau ditanya siapa yang akan menggantikan, semua wakil-wakil ketua umum mempunyai peluang untuk menggantikan posisi Pak Airlangga sebagai Plt," ujar Adies dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (11/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kalau ada yang menyampaikan harus wakil ketua umum A atau ketua umum B di dalam ADRT tidak disebutkan harus ke siapa, tetapi semua wakil ketua umum mempunyai kesempatan untuk maju sebagai Plt," tuturnya.

Keputusan terkait Plt. Ketua Umum ini akan dibahas pada rapat pleno yang paling lambat akan diselenggarakan pada Selasa (13/8).

Sebelumnya, Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin menilai Plt Ketua Umum Golkar harusnya dijabat oleh Kahar Muzakir yang kini menjabat sebagai wakil ketua umum koordinasi bidang kepartaian Golkar.

"Sesuai aturan organisasi dan kelaziman yang berlaku selama ini, penunjukan Plt di internal Golkar selalu didelegasikan kepada koordinator bidang-bidang kepartaian: Bapak Kahar Muzakir," kata Zulfikar dalam keterangannya yang telah dikonfirmasi, Minggu (11/8).

Zulfikar menjelaskan mekanisme penunjukan Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar berdasarkan aturan organisasi dilakukan dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar.

Ia juga menjelaskan AD/ART, Peraturan Organisasi Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pergantian Antar Waktu, Petunjuk Pelaksanaan serta kelaziman yang berlaku selama ini, Plt ketua umum DPP Partai Golkar diisi oleh koordinator bidang-bidang kepartaian, dalam hal ini Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang Kepartaian.

"Semoga hal ini dipahami dan dilaksanakan seluruh pengurus dan kader Partai Golkar di seluruh Indonesia," kata dia.